MPB – Lebak – 09/11/2026//. PT. Cipadang Jayabaya Putra Utama dilaporkan telah mengembalikan dana kelebihan bayar senilai Rp1 miliar kepada kas negara. Langkah responsif dari pihak korporasi ini diduga kuat terjadi setelah adanya desakan dari laporan resmi yang dilayangkan oleh aktivis kawakan Ketua LSM GMBI Dewan Pimpinan Distrik Lebak, Ade Surnaga, atau yang lebih dikenal dengan julukan King Naga, langsung ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).
Kasus ini bermula dari hasil audit dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mengindikasikan adanya kelebihan pembayaran dalam proyek yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut. Meskipun temuan tersebut sempat mandeg, pergerakan kasus ini dinilai berjalan cepat setelah laporan pengaduan masyarakat masuk ke meja penyidik korps adhyaksa di Jakarta.
Menurut informasi yang dihimpun, King Naga secara resmi meminta Kejagung RI untuk turun tangan memantau jalannya penegakan hukum dan kepatuhan tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Respons cepat dari Kejagung RI diduga membuat pihak rekanan segera melunasi dan mengembalikan kewajibannya sebesar Rp1 miliar demi menghindari jeratan hukum pidana korupsi yang lebih berat.
“Pengembalian kerugian negara atau kelebihan bayar ini membuktikan bahwa fungsi pengawasan masyarakat yang dikombinasikan dengan ketegasan aparat penegak hukum seperti Kejagung sangat efektif. Kami akan terus mengawal agar tidak ada lagi uang rakyat yang mandeg di kantong para kontraktor nakal,” ujar King Naga dengan naga tegas dalam keterangannya, Senin (9/11).
Dengan dikembalikannya dana Rp1 miliar tersebut sesuai temuan BPK, PT. Cipadang Jayabaya Putra Utama secara administratif telah menyelesaikan kewajiban pengembalian kerugian finansial daerah/negara. Meski demikian, pegiat antikorupsi menegaskan akan tetap memantau apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian sistemik dalam proyek-proyek lain yang melibatkan korporasi tersebut agar asas transparansi tetap terjaga, karena pengembalian kepada kas negara atas kelebihan bayar tidak serta merta menghentikan proses pidana korupsi yang sedang berjalan dalam pemeriksaan kejaksaan.
(Tri/red)
About the Author
