MPB – LEBAK, 10 November 2026. Pembangunan jalan rabat beton di Desa Pondok Panjang, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kembali menjadi sorotan. Sejumlah hal terkait pelaksanaan pekerjaan, mulai dari asal-usul material pasir, metode pengadukan, hingga sistem perhitungan upah tenaga kerja (HOK), masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak pemerintah desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Endang, yang mengaku sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pondok Panjang, pada Selasa (10/11/2026), dirinya menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan secara manual dengan melibatkan masyarakat melalui kegiatan gotong royong.
Terkait asal-usul pasir yang digunakan dalam pembangunan, Endang mengaku tidak mengetahui secara pasti sumber material tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa para pekerja tidak melakukan pengujian kualitas pasir karena hanya melaksanakan pekerjaan berdasarkan material yang tersedia di lokasi.
“Sebagai pekerja, kami tidak menguji kualitas pasir. Material sudah tersedia di lokasi dan pekerjaan dilaksanakan oleh masyarakat secara gotong royong,” jelas Endang melalui pesan WhatsApp.
Endang juga membenarkan bahwa proses pengadukan material dilakukan secara manual, bukan menggunakan mesin molen. Sementara itu, untuk penjelasan teknis mengenai pelaksanaan kegiatan, ia menyarankan agar awak media mengonfirmasi langsung kepada TPK maupun kepala desa.
SISTEM HOK DAN PERHITUNGAN UPAH JADI PERTANYAAN
Hal lain yang menjadi perhatian adalah keterangan Endang mengenai sistem pembayaran upah tenaga kerja atau HOK.
Menurut penjelasannya, terdapat perhitungan sebesar Rp30.000 per meter, dengan dana yang disebut dimasukkan ke kas masjid. Ia juga menyebutkan ukuran pekerjaan sekitar lebar 2,40 meter dan panjang 80 meter.
Namun, ketika menjelaskan sistem pekerjaan borongan, Endang menyampaikan bahwa perhitungan upah tidak didasarkan pada panjang dikalikan lebar, melainkan hanya berdasarkan panjang pekerjaan.
“Kalau borongan HOK pekerjaan tidak panjang kali lebar, tetapi kali panjang saja, 70 meter kali 30 ribu. Kalau lebar tidak terhitung,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar perhitungan volume pekerjaan, mekanisme pembayaran tenaga kerja, serta kejelasan pencatatan penggunaan dana kegiatan.
Apabila pekerjaan menggunakan anggaran pembangunan desa, maka spesifikasi teknis, volume pekerjaan, penggunaan material, serta administrasi pembayaran harus dapat dijelaskan secara transparan dan sesuai dokumen perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.
TPK DAN PEMERINTAH DESA DIMINTA MEMBERIKAN PENJELASAN
Atas sejumlah keterangan tersebut, TPK dan Kepala Desa Pondok Panjang diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai:
1. Asal-usul dan kualitas pasir yang digunakan dalam pekerjaan.
2. Alasan pengadukan material dilakukan secara manual tanpa mesin molen.
3. Kesesuaian ukuran dan volume pekerjaan dengan RAB serta spesifikasi teknis.
4. Dasar perhitungan upah HOK sebesar Rp30.000 per meter.
5. Kejelasan penggunaan dan pencatatan dana yang disebut dimasukkan ke kas masjid.
Inspektorat Kabupaten Lebak maupun instansi teknis terkait juga diharapkan dapat melakukan pemeriksaan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan fisik dengan dokumen perencanaan dan penggunaan anggaran.
Pemberitaan ini bukan untuk menyimpulkan adanya penyimpangan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar pembangunan yang menggunakan anggaran publik dilaksanakan secara transparan, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, penjelasan dari TPK dan Kepala Desa Pondok Panjang masih diperlukan guna memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.
Berita ini masih bersambung.
(Tri/red)
About the Author
