MPB – LEBAK. Pembangunan jalan rabat beton di Kampung Burungcayut, Desa Pondokpanjang, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, menjadi sorotan publik. Pasalnya, pekerjaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 tersebut diduga belum sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada papan informasi kegiatan, Senin (09/11/2026).
Berdasarkan papan informasi proyek, pembangunan jalan rabat beton tersebut memiliki volume 1 unit dengan ukuran panjang 60 meter, lebar 2,5 meter, dan ketebalan 0,12 meter. Adapun anggaran yang dialokasikan sebesar Rp31.000.000, dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender dan pelaksana kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Pondokpanjang.
Namun, hasil penelusuran dan konfirmasi kepada Kepala Desa Pondokpanjang melalui pesan WhatsApp mengungkapkan adanya perbedaan ukuran lebar pekerjaan di lapangan.
Kepala Desa membenarkan bahwa lebar jalan yang terpasang sekitar 2,2 meter, sementara spesifikasi pada papan informasi mencantumkan lebar 2,5 meter. Sebagai respons, pihak desa menyampaikan rencana menambah panjang pekerjaan dari 60 meter menjadi sekitar 70 meter.
“Iya benar. Panjang 60, lebar 2,5, tinggi 0,12 meter. Karena di lokasi terpasang 2,2, maka panjangnya akan ditambah sehingga mencapai 70 meter,” demikian penjelasan Kepala Desa melalui WhatsApp.
Penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai dasar perubahan volume pekerjaan. Sebab, penambahan panjang jalan tidak serta-merta dapat dianggap sebagai pengganti kekurangan lebar apabila spesifikasi awal dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) menetapkan ukuran tertentu.
PENGERJAAN TANPA MESIN MOLEN JUGA DIPERTANYAKAN
Selain persoalan ukuran, metode pengerjaan jalan rabat beton tersebut turut menjadi perhatian. Pasalnya, Kepala Desa Pondokpanjang mengakui bahwa proses pengerjaan tidak menggunakan mesin molen atau mesin pengaduk beton.
Menurut penjelasan Kepala Desa, metode pengerjaan tersebut merupakan hasil kesepakatan pada saat perencanaan awal dan disebut telah tercantum dalam RAB.
“Iya, tidak pakai molen. Hal ini hasil kesepakatan pada saat perencanaan awal dan dalam RAB-nya juga tidak memakai mesin molen,” ungkapnya.
Pihak desa juga menjelaskan bahwa pertimbangan tidak menggunakan mesin molen berkaitan dengan biaya sewa alat dan bahan bakar. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan tersebut, menurut pihak desa, lebih baik dialihkan untuk menambah panjang pembangunan jalan.
Meski demikian, persoalan utama yang perlu dipastikan bukan semata-mata penggunaan mesin molen atau metode pengadukan manual. Hal yang lebih penting adalah apakah komposisi campuran beton, mutu material, ketebalan, proses pengerjaan, dan hasil akhir telah memenuhi spesifikasi teknis serta ketentuan dalam RAB.
Sebab, penggunaan metode manual sekalipun tetap harus memperhatikan standar mutu dan kualitas konstruksi yang dipersyaratkan.
CAMAT CIHARA AKAN KOORDINASIKAN DENGAN SEKCAM
Menanggapi konfirmasi terkait pembangunan jalan rabat beton di Desa Pondokpanjang, Camat Cihara memberikan respons bahwa dirinya baru mengetahui persoalan tersebut dan akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Sekretaris Kecamatan.
“Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Untuk menjawab terkait konfirmasi hal tersebut, saya akan komunikasikan dulu dengan Pak Sekmat, karena terus terang saya sendiri baru tahu ini,” demikian tanggapan Camat Cihara melalui pesan WhatsApp.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak Kecamatan Cihara masih memerlukan koordinasi internal sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pelaksanaan pembangunan tersebut.
Publik tentu berharap koordinasi tersebut tidak berhenti sebatas komunikasi, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan klarifikasi dan pengawasan terhadap pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah.
INSPEKTORAT DAN BPK DIMINTA LAKUKAN PEMERIKSAAN
Atas sejumlah persoalan tersebut, Inspektorat Kabupaten Lebak diminta turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton di Desa Pondokpanjang.
Pemeriksaan diperlukan untuk mencocokkan realisasi pekerjaan dengan dokumen RAB, gambar teknis, volume fisik, ketebalan beton, komposisi material, serta kesesuaian penggunaan anggaran sebesar Rp31 juta.
BPK juga diharapkan menjalankan pemeriksaan sesuai kewenangan dan mekanisme audit apabila terdapat aspek penggunaan keuangan negara yang perlu diperiksa.
Kepala Desa dan TPK Desa Pondokpanjang diharapkan terbuka memberikan penjelasan, termasuk menunjukkan dokumen perencanaan dan dasar teknis perubahan ukuran pekerjaan dari lebar 2,5 meter menjadi sekitar 2,2 meter, serta rencana penambahan panjang dari 60 meter menjadi 70 meter.
Jangan sampai perubahan ukuran dan penambahan volume pekerjaan justru mengaburkan kewajiban memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan pers terhadap pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari anggaran pemerintah, bukan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan dan apakah hasil pembangunan benar-benar sesuai dengan perencanaan serta memberikan manfaat sebagaimana mestinya.
Kini, publik menunggu tindak lanjut Pemerintah Desa Pondokpanjang, Kecamatan Cihara, serta instansi pengawas terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan memastikan pembangunan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
(Tri/red)
About the Author
